Sub-national governments track - Forum Energi Daerah bertujuan untuk menggali informasi perkembangan dan komitmen dari pemerintah daerah dalam implementasi RUED, khususnya status perkembangan energi surya di lingkup kewenangan masing-masing. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari 9 provinsi, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/rumpun dinas terkait dari 30 provinsi.

Sebesar 71,90 MW PLTS telah dibangun di 16 provinsi melalui APBD maupun non-APBD dengan total kapasitas mencapai, yang terdiri dari PLTS skala besar sebesar 39,96 MW dan PLTS atap sebesar 31,93 MW. Sementara itu, PLTS dengan total kapasitas sebesar 55,32 MW akan dibangun di 13 provinsi hingga tahun 2023.

Sebanyak 9 provinsi telah memiliki instrumen kebijakan dalam pemanfaatan PLTS, yaitu buerupa Surat Edaran, Peraturan Daerah, maupun Peraturan Gubernur. Sembilan daerah tersebut meliputi Provinsi Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jambi, DKI Jakarta, dan Aceh.

Pengembangan energi terbarukan di daerah tidak dapat mengandalkan APBD saja, karena APBD bersifat terbatas dan setiap daerah memiliki prioritas pembangunan wilayah masing-masing. Pemerintah daerah dapat mendorong implementasi energi terbarukan melalui berbagai instrumen kebijakan dan regulasi, namun dibatasi oleh kewenangan dan anggaran daerah yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, dukungan dan langkah nyata dari masyarakat di berbagai sektor, khususnya di sektor swasta dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan.